Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sebuah sistem perekonomian suatu negara akan menentukan keberlangsungan kondisi perkembangan ekonomi negara tersebut. Ada dua macam sistem ekonomi yang dikenal secara luas yaitu, sosialis dan kapitalis. Masing-masing sistem memiliki sisi positif maupun sisi negatif.
Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
1. Sistem Ekonomi Demokrasi
Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
2. Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Pada dasarnya, sistem perekonomian indonesia memegang prinsip sosialis karena perekonomian indonesia didasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun atas usaha bersama atas usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Mengacu pada pasal diatas, secara tersirat azas kekeluargaan mengandung unsur-unsur kebersamaan, persamaan hak, gotong royong, menyeluruh dan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, dalam membangun perekonomian sebuah negara, setiap orang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sistem perekonomian kerakyatan Indonesia yang memegang prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat juga menandakan bahwa perekonomian Indonesia menganut sistem sosialis.
Namun, jika kita menelaah lebih jauh, sistem pemerintahan indonesia mengandung sistem kapitalis yang identik dengan pasar bebas. Sistem ini tidak bersifat kolektif melainkan individualis dimana masing-masing pelaku ekonomi bebas mengembangkan dirinya. Meskipun keuntungan dari sistem ini semua pihak bebas mengembangkan dirinya dan mencapai laba sebesar-besarnya. Namun, sisi negatifnya para pelaku ekonomi bersaing secara ketat satu dengan lainnya dan seolah-olah tidak peduli terhadap pihak lain. Sehingga muncul fenomena ‘si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin’. Ini akan memunculkan kesenjangan antara pelaku ekonomi yang berhasil dan gagal.
Di Indonesia memiliki banyak sektor perekonomian. Diantaranya adalah sektor perikanan, bisnis, pertanian, perbankan dan lain lain. Masing-masing sektor yang ada tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan antara lain adalah: kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan lebih mudah dan cepat tercapai, karena ada beberapa intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar. ekonomi lebih stabil di bawah, kehidupan sosial jadi lebih tenang dan terkendali. Sedangkan sisi negatinya adalah pertumbuhan ekonomi jadi rendah, karena lebih mementingkan pembangunan ke samping (pemerataan), bukan ke atas (pertumbuhan). imbasnya, pembangunan infrastruktur maupun struktur jadi lamban.
Saya akan mencoba membahasnya dari sektor transportasi. Seperti yang telah diperbincangankan saat ini, sesuai dengan keputusan pemerintah BBM akan naik pada bulan April. Jika dilihat dari sisi positif, mungkin dengan adanya kenaikan bbm ini akan memperbaiki keuangan Indonesia. Selain itu juga, harga bbm di Indonesia tergolong rendah jika di banding dengan Negara lain yang telah berstandar Internasional. Namun, dengan adanya kenaikan bbm ini otomatis juga akan menaikkan harga bahan pokok yang nantinya akan semakin memberatkan rakyat. Harga bahan pokok di Indonesia telah termasuk mahal, dan akan semakin mahal karena adanya kenaikan harga bbm. Kalau dibiarkan, dikhawatirkan rakyat Indonesia akan semakin miskin. Dampak negative yang dirasakan rakyat tidak hanya dari segi kenaikan harga barang pokok, tarif angkutan yang naik 30% pun ikut memberatkan rakyat. Sebenarnya hal ini wajar, karena setiap adanya pembangunan ekonomi, akan ada dampak positif dan negative juga yang dirasakan.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar